BANDUNG — Komisi IV DPRD Kota Bandung menyoroti pentingnya akurasi basis data dalam memetakan dan menyelesaikan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, mengusulkan agar sistem pendataan ATS diintegrasikan secara berjenjang sejak faskes terkecil.
“Penting untuk membangun sistem pendataan ATS yang terintegrasi sejak tingkat Posyandu, RT/RW, hingga kelurahan dan kecamatan. Dengan begitu, pemerintah memiliki data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan,” jelas Heri.
Heri menekankan bahwa hak atas akses pendidikan wajib dirasakan oleh seluruh anak usia sekolah tanpa terkecuali. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, pemerintah harus memperkuat sinergi dengan pihak swasta. Sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah yang keberlangsungannya harus tetap dijaga.
Selain memperkuat sistem data dan kemitraan sekolah, DPRD juga mengingatkan pentingnya peran ketahanan keluarga. Motivasi dari orang tua dinilai menjadi benteng utama anak untuk tetap bersekolah, meskipun di tengah keterbatasan ekonomi.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang menangani masalah ekonomi, pengondisian lingkungan keluarga, hingga edukasi pemanfaatan teknologi yang bijak pada anak, DPRD Kota Bandung optimis angka anak putus sekolah di Kota Kembang dapat ditekan secara signifikan.