Berita Utama
Hukum
Nasional
slider
Sorotan Berita
Sosial
MK :”Ahli Menyebutkan TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah Tidak Sah”
Jakarta, TJI – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan polemik penunjukan anggota TNI/Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah belakangan terjadi karena pertimbangan hukum dalam putusan MK tidak dianggap mengikat. Putusan yang dimaksud adalah Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang dalam pertimbangannya memuat ketentuan penjabat pengganti kepala daerah. “Ketika itu dilaksanakan dan pertimbangan hukum itu […]