JAKARTA,TJI – Dalam rangka kegiatan penguatan peran serta mitra kerja dan stakeholder dalam implementasi kegiatan prioritas pembangunan keluarga melalui sosialisasi pencegahan di mesjid raya pondok indah, Jumat (15/9/ 2021).
Anggota Komisi IX DPR RI dan fraksi PKS Kurniasih Mufidayati memaparkan saat ini Prevalansi Stunting Indonesia pada 2019 mencapai 27,7 persen hampir 50 persen provinsi di Indonesia masih memiliki Prevalansi Stunting di atas 30 persen. Bahkan di jakarta sebagai ibukota negara masih terdapat 19 persen Prevalansi Stunting, data ini sungguh menyedihkan. Sementara target pemerintah pusat target Prevalansi Stunting harus mencapai 14 persen pada 2024. Karenanya perlu ada upaya maksimal dari pemerintah guna mempercepat penurunan angka Stunting.
Musfida menekankan pentingnya penyuluh KB dilibatkan dalam proses penaganan Stunting.
“Kita minta perhatian BKKBN dan pemerintah pusat untuk mensejahterakan teman – teman penyuluh KB, mereka membutuhkan tambahan insentif kesejahteraan sebagaimana yang sudah kita bahas pada rapat anggaran untuk membantu penurunan angka Stunting” ujar mufida dalam keterangan tertulis di jakarta, sabtu (02/10/2010).
“Ditambah pelatihan dan pembekalan khususnya dalam menghadapi tantangan di setiap daerah untuk menurunkan angka Stunting” papar mufida.
Mufida juga meminta agar BKKBN melakukan koordinasi secara baik dengan lintas kementrian dan lembaga agar program Stunting ini tidak terkesan saling lempar tanggung jawab.
“Tolong lakukan koordinasi dengan kementrian dan lembaga sebab banyak program stunting ini yang berkaitan dengan banyak stakeholder jangan lempar tanggung jawab nantinya” ungkap dia.
Misalnya koordinasi dengan kementrian dalam negeri untuk memastikan pemda memberikan perhatian serius dalam program penurunan Stunting.
Kemudian harus ada pembagian kerja yang jelas antara BKKBN dan kementrian kesehatan pada sekitar penanganan Stunting.
Hadir juga mewakili BKKBN RI bapak asep.sopari.SPi, MSc, Fathurochim selaku kadis PPAPP jakarta selatan dan Drs. Ibni soleh selaku perwakilan dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta.