Sumedang – Sebuah investigasi oleh wartawan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang mengungkapkan ketidakpuasan warga terhadap pelayanan di tempat tersebut. Penduduk yang datang untuk mendapatkan layanan, terutama terkait pencetakan KTP baru, mengalami berbagai kendala yang memprihatinkan.
Pada Kamis (21/12/2023), salah satu pejabat Disdukcapil meminta warga untuk datang ke MPP karena KTP lama rusak. Namun, ketika tiba di MPP, mereka disambut dengan kabar bahwa nomor antrian sudah habis. Pihak MPP menyarankan untuk kembali keesokan harinya setelah melakukan registrasi online melalui aplikasi MPP Sumedang.
Hari berikutnya, wartawan melakukan registrasi online dan mendapat urutan ke-155. Namun, saat kembali ke MPP dengan harapan mendapatkan layanan, mereka dihadang oleh berbagai hambatan, termasuk kuota penuh dan ketidakjelasan prosedur.
Ketidakpuasan mencapai puncak pada Hari Ibu, di mana beberapa pengunjung yang telah registrasi online tidak bisa dilayani karena kuota habis. Pihak MPP Sumedang menegaskan bahwa hanya 200 tiket yang bisa dilayani, mengakibatkan kekecewaan bagi warga yang telah melakukan registrasi.
Wartawan pun kemudian berusaha mencari penjelasan dari pihak berwenang, namun malah menemui kesimpangsiuran informasi. Registrasi online dianggap sebagai pengambilan nomor antrian, dengan batas waktu pengambilan tiket hingga pukul 10 pagi. Jika lewat dari waktu tersebut, tiket dianggap gugur.
Ketidakjelasan prosedur dan kesalahan sistem menjadi sorotan, dengan petugas di MPP Sumedang menyalahkan satu sama lain. Bahkan, kepala Bidang Perizinan pada Dinas PMPTSP dikabarkan cuti melahirkan, meninggalkan kekosongan informasi terkait prosedur layanan.
Alhasil, warga Sumedang seperti dilarang untuk tidak terlalu berharap maksimal terhadap layanan di MPP Sumedang. Pengalaman ini, yang melibatkan pengeluaran kuota internet dan ongkos bolak-balik ke MPP, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan keterbukaan pelayanan publik di kota tersebut. ***