Bandung – Pagu Dana Desa (DD) untuk tahun 2024 bagi desa-desa di Provinsi Banten, meningkat hingga miliaran rupiah.
Dan Kabupaten Tangerang mendapatkan pagu Dana Desa (DD) terbesar dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Banten.
Kabupaten Tanggerang ini mendapatkan pagu Dana Desa (DD) tahun 2024 sebesar Rp350,3 miliar. Naik Rp20,1 miliar dibandingkan pagu Dana Desa (DD) tahun 2023 sejumlah Rp329,9 miliar.
Terbesar kedua, Kabupaten Lebak sebesar Rp347,4 miliar. Naik Rp1,8 miliar dibandingkan pagu Dana Desa (DD) tahun 2023 sejumlah Rp345,5 miliar.
Terbesar ketiga, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp330,7 miliar. Pagu Dana Desa (DD) tahun 2024 ini bertambah Rp7,5 miliar dibandingkan pagu Dana Desa (DD) tahun 2023 yang hanya Rp323,1 miliar.
Dan terakhir Kabupaten Serang, mendapatkan pagu Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp325,5 miliar. Bertambah Rp9,07 miliar, dari pagu dana desa (DD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp316,4 miliar.
Berikut ini rincian lengkap pagu Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Banten :
Kabupaten Lebak Rp347.405.643,000
Kabupaten Pandeglang Rp330.725.086,000
Kabupaten Serang Rp325.551.426,000
Kabupaten Tangerang Rp350.034.471,000
Berikut ini rincian kenaikan pagu Dana Desa (DD) tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten :
Kabupaten Lebak bertambah Rp1.877.339,000
Kabupaten Pandeglang bertambah Rp7.588.788,000
Kabupaten Serang bertambah Rp9.078.197,000
Kabupaten Tangerang bertambah Rp20.129.954,000
Berikut ini rincian pagu Dana Desa (DD) yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2023 :
Kabupaten Lebak Rp345.528.304,000
Kabupaten Pandeglang Rp323.136.298,000
Kabupaten Serang Rp316.473.229,000
Kabupaten Tangerang Rp329.904.517,000
Di bawah ini kota di Provinsi Banten yang tidak mendapatkan pagu Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 : Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan
Demikian pagu dana desa yang didapat setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Untuk rincian pagu dana desa per desa, masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). ***