Bandung Barat , timesjurnalis.id // 25 Maret 2025 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) …
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah daerah menargetkan minimal 98% penduduk terdaftar dalam JKN, dengan 80% peserta aktif membayar iuran.Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Dr. dr. H. Ridwan Abdullah Putra, SpOG., Subsp. KFM, CH, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan terus menyusun strategi guna menjaga status UHC Non Cut Off. Selasa, (25/03/2025).
“Kami menghadapi tantangan dalam mempertahankan ambang batas keaktifan peserta, terutama setelah adanya penurunan persentase threshold pada Januari 2025. Oleh karena itu, kami menargetkan penambahan 113.289 peserta PBPU Pemda tahun ini, atau sekitar 11.323 jiwa per bulan,” ungkapnya usai rapat bersama BPJS Kesehatan Cabang Cimahi.
Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Dr. dr. H. Ridwan Abdullah Putra, SpOG., Subsp. KFM, CHBerdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat meningkat sebanyak 33.154 jiwa dibandingkan semester sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat urgensi penambahan peserta JKN untuk memastikan setiap warga mendapatkan jaminan kesehatan.Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun timeline distribusi data peserta baru yang akan mulai diterima oleh kecamatan pada awal April 2025. Setiap kecamatan bertanggung jawab mengumpulkan dan merekap data usulan dari desa sebelum diserahkan ke Dinas Kesehatan, yang kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan.
“Pengajuan bisa dilakukan secara harian maupun bulanan, dengan batas waktu yang ditentukan agar proses lebih efektif,” tambah Ridwan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Bandung Barat juga telah menerbitkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Optimalisasi Jaminan Kesehatan Menyeluruh, serta Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Pemerintah daerah mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria untuk segera mendaftarkan diri di kantor desa setempat guna memperoleh akses layanan kesehatan gratis.
Langkah ini tidak hanya mempercepat distribusi layanan, tetapi juga untuk menghindari praktik percaloan yang masih marak dalam pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan di Bandung Barat.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan transparan dan efektif. Dengan begitu, masyarakat dapat langsung menikmati manfaat jaminan kesehatan tanpa hambatan,” pungkas Ridwan.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Kabupaten Bandung Barat tetap menjadi daerah dengan cakupan kesehatan menyeluruh dan mempertahankan status UHC Non Cut Off demi kesejahteraan masyarakat. Red E.S