BANDUNG — Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi penerima pasif dari sebuah regulasi, melainkan tampil sebagai subjek yang aktif mengawal kebijakan publik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan Iman saat menerima audiensi Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia Korwil III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Iman, fungsi kontrol sosial dari mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dan media sangat krusial. Setiap kebijakan—terutama undang-undang di tingkat pusat—memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan cenderung sulit diubah setelah disahkan. Ia mengambil contoh dinamika pada UU Cipta Kerja dan UU BPJS sebagai bukti perlunya pengawasan serta evaluasi publik yang berkesinambungan.
Soroti Akurasi Data Kesehatan dan Tekanan Anggaran
Di sektor pelayanan dasar, Iman menggarisbawahi persoalan ketidakakuratan data (exclusion dan inclusion error) pada penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Kesalahan pendataan ini dinilai merugikan karena berpotensi meleset dari warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Bandung sejauh ini tetap berkomitmen menjamin layanan kesehatan warga melalui program Universal Health Coverage (UHC). Namun, upaya ini dibayangi keterbatasan fiskal daerah serta berkurangnya alokasi dana transfer dari pusat dan provinsi. Kondisi tersebut menuntut efisiensi dan kecermatan ekstra dalam pengelolaan anggaran daerah tanpa mengurangi pemenuhan hak dasar warga.
Peluang dan Risiko Bonus Demografi 2045
Mengakhiri diskusinya, Iman mengingatkan bahwa keberhasilan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 berada di tangan Generasi Z dan milenial. Melimpahnya populasi usia produktif dapat menjadi pendorong kemajuan jika dibarengi dengan daya kritis dan keterlibatan aktif dalam pembangunan.
“Menuju 2045 ini kita punya bonus demografi yang signifikan. Ini bisa jadi bonus positif atau malah permasalahan karena beban yang besar. Saya ajak mahasiswa tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, tetapi ikut merencanakan, merumuskan, dan mengawal sebagai subjek, karena karpet merah ke depan ada di tangan mereka,” pungkasnya.