Akhmad Bumi SH

Berita Utama
Hukum
Kota Kupang
Nasional
Nusa Tenggara Timur
slider
Sorotan Berita
Sosial

Lanjutan Sidang Tumboy, Satu Bidang Tanah Terdapat Tiga Jenis Hak

Kupang (NTT), TJI – Sidang lanjutan perkara ahli waris Tumboy vs Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai tergugat dan Gubernur NTT sebagai tergugat I Intervensi berlangsung diruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Kamis, (24/9/2020). Perkara Nomor 27/G/2020/PTUN Kpg dipimpin Prasetyo Wibowo, SH, MH sebagai hakim ketua, Febriansyah Rozarius, SH, Aini Sahara, SH masing-masing […]

Berita Utama
Hukum
Kota Kupang
Nasional
Nusa Tenggara Timur
slider
Sorotan Berita
Sosial

Penggunaan Tanah Adat Pubabu-Besipae Untuk Investasi Kelor Oleh Gubernur NTT Masih Menuai Polemic, Tim Hukum Pubabu-Besipae Surati Gubernur NTT

TJI – Kupang (NTT) – Penggunaan tanah adat Pubabu-Besipae untuk investasi Kelor oleh Gubernur NTT masih menuai polemic sampai saat ini. Lahan seluas 37.800.000 M2 dalam sertifikat hak pakai terbit tahun 1986 di desa Mio, kecamatan Amnuban Selatan, kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur dianggap Tim Hukum Masyarakat Adat Pubabu-Besipae cacat dan bermasalah. […]

Berita Utama
Bisnis
Hukum
Internasional
Kota Kupang
Nasional
Nusa Tenggara Timur
Politik
slider
Sorotan Berita
Sosial
Tokoh

SPDP Sama Dengan Penyidik Menyatakan Perkara Awololong Masuk Tindak Pidana Korupsi, Tinggal Menemukan Tersangka

Kupang (NTT) TJI – Perkara destinasi wisata Awololong menjadi perhatian luas media massa di Nusa Tenggara Timur. Semua pihak berharap Penyidik Polda NTT menetapkan tersangka dalam perkara proyek mangkrak Awololong yang keuangan Negara sudah dicairkan sebesar 85 % tapi tidak berimbang dengan realisasi fisik konstruksi yang masih 0 %. Penyidik Polda NTT dan auditor BPKP […]

Berita Utama
Hukum
Kota Kupang
slider
Sorotan Berita
Sosial

Akhmad Bumi : Dalam Hukum Tidak Ada Istilah Tanah Milik Negara tapi Tanah Dikuasai Negara

Kupang, TJI – Negara tidak memiliki tanah, tapi yang ada Negara menguasai tanah. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) maupun dalam UUPA pasal 2 ayat (1) dan (2) tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada tanah yang dikuasai Negara, Hal tersebut dikatakan Akhmad Bumi, SH, selaku Kuasa Hukum NY. Sofia Tumboy. “Kalau tanah itu sudah […]