Benarkah Anggaran Pembuatan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Di BAPEDA Garut, Sebagian Anggarannya Dipakai Untuk Setoran?

Garut, TJI – Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi mengimplementasikan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pidato Presiden Jokowi tanggal 14 Juli 2019 lalu.

Presiden menyampaikan bahwa Reformasi dilaksanakan menyeluruh mulai dari struktural, mindset, serta monitoring dan evaluasi.

Visi yang ingin dicapai dari Reformasi birokrasi pemerintahan yaitu pemerintah yang  profesional, berintegritas tingggi dan memberikan pelayanan prima serta manajemen pemerintahan yang demokratis.

Selanjutnya pada misi diharapkan dapat membentuk atau menyempurnakan peraturan perudang-undangan yang dapat menwujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Kordinator Ikatan Mahasiswa Garut (IMG) Ivan Nuralam ketika akan menyampaikan audiensi, namun ternyata audiensinya gagal. Dan mereka menilai bahwa kepala BAPEDA Garut seolah menghindar dari janji yang telah di sepakati.

Koordinator ikatan mahasiswa Garut (IMG) Ivan Nuralam

Ivan mengatakan bahwa kedatangannya ke BAPEDA Garut ingin mempertanyakan hasil pembuatan dokumen road map yang memakan anggaran Rp500 juta.

Ketidak hadiran kepala BAPEDA Garut tanggal 8 November hari Jumat 2019 yakni pada audensi kedua, menurut Ivan semakin menguatkan adanya beberapa indikasi :

  1. Sebagian anggaran pembuatan dokumen road map digunakan untuk setoran kepada tim percepatan pembangunan.
  2. Adanya dugaan kutipan untuk pembiyaan studi banding ke salah satu perguruan tinggi sebesar Rp9 juta yang di kutip dari setiap Kepala Dinas.
  3. Dan juga adanya temuan biaya perjalanan dinas dalam kota, sebesar Rp11 juta tetapi hasilnya nihil.

“Fokus dari gerakan IMG adalah reformasi birokrasi, karena spiritnya bermula dari kegagalan program Amazing Garut, yang kata Bupati itu akibat ketidak becusan SKPD-SKPD dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing,” ujar Ivan

Lebih jauh Ivan mengatakan, dari kegagalan itu munculah spirit reformasi birokrasi, biasanya ada rotasi mutasi, tapi faktanya orang yang tidak berkompenten tapi dekat dengan bupati di naikan jabatannya.

“Sementara orang yang jauh dengan bupati walaupun berkopenten faktanya di bumihanguskan, sehingga akhirnya kita menemukan reformasi birokrasi secara keseluruhan berada di BAPEDA,” kata Ivan.

Ivan menerangkan, bahwa pihaknya mencoba menggali informasi, ternyata benar seluruh road map reformasi birokrasi ada di BAPEDA, sementara pembuatan dokumen road map yang hanya sebanyak 5 lembar menghabiskan anggaran Rp500 juta.

Masih kata Ivan, ketika melihat dari DPA 100% sudah selesai, tetapi kami meminta dokumen road map tersebut ke BAPEDA, namun mereka menyatakan masih dalam proses, padahal ini dimulai dari bulan Januari sampai Desember.

Pihak berharap kepada ketua BAPEDA bahwa anggaran 500 juta itu untuk bisa dipertanggungjawabkan dan kalaupun benar untuk pembuatan dokumen road map reformasi birokrasi harus seideal mungkin dan harus sesuai kegunaannya serta untuk kepentingan masyarakat.

“Kami akan menjadwalkan ulang kembali untuk klarifikasi langsung kepada kepala BAPEDA dan meminta keseluruhan DPA, apabila ini tidak berhasil maka kami akan mengambil langkah hukum,” tegas Ivan.

Dilain pihak Sekretaris Badan BAPEDA Garut, Agis Ismail, ketika di konfirmasi mengenai apa yang di lontarkan IMG, ia membantah tegas dan menyatakan bahwa hal ini sangat tidak relevan bila anggaran road map di pakai untuk setoran ke tim percepatan pembangunan karena mereka sendiri punya anggaran tersendiri.

Sekretaris Badan BAPEDA Garut, Agis Ismail

“Mengenai biaya untuk study banding ke Universitas Indonesia memang ada iuran dari para kepala dinas tapi itu dibebankan kepada anggaran di dinasnya masing-masing untuk SPPD, kami tidak mengutip apalagi mematok harus sekian,” kata Agis.

Agis menjelaskan, mengenai perjanan dinas itu tidak ada perjalanan dalam kota, yang ada perjalanan daerah dalam provinsi dan perjalanan luar daerah antar provinsi, jadi tidak ada itu yang dinamakan perjalanan dalam kota, jadi diharap harus memahami dulu.

“Mengenai reformasi birokrasi itu tidak berdasarkan kedekatan, tetapi bersifat profesionalisme. Dimana dilaksanakan dengan adanya panitia seleksi (pansel), ada tahap seleksi, fit and proper test, job fit dan lain-lain, itu mungkin asumsi dan persepsi saja, kalau hasil reformasi birokrasi berdasarkan kedekatan kepada pimpinan.” tuturnya.

Masih kata Agis, mengenai biaya pembuatan dokumen road map yang hanya lima lembar tapi menghabiskan anggaran Rp500 juta, jangan di lihat lima lembarnya, tapi isi kedalamannya yang terkandung disana, dimulai dari tata kelola, organisasi, SDM nya dan sebagainya, yang harus sinkron dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, 2019 – 2024.

Sementara lain, pengamat sosial politik Garut, Iman Ardiansyah saat dimintai tanggapannya mengenai hal itu, dia mengatakan, kalau memang IMG mempunyai fakta dan data di BAPEDA dengan adanya indikasi anggaran yang dipakai tidak sesuai peruntukannya, sebaiknya dilaporkan saja ke Aparat Penegak Hukum untuk di usut.

“Biar permasalahan itu menjadi terang menderang dan di proses sesuai hukum yang berlaku, hanya pengadilanlah yang bisa memutuskan benar dan salah suatu masalah hukum,” kata Iman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *