TJI – Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai komponen yang ada diwilayah kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam upaya percepatan penanganan covid-19, diantaranya dengan membentuk gugus tugas untuk penanganan percepatan dan pencegahan.
Adapun gugus tugas tersebut terdiri dari semua komponen, mulai dari Camat, Kapolsek dan Danramil dan para Lurah beserta Satpol PP yang ada diwilayah tersebut.
Selain itu Sosialisasi dan himbauan pun sering dilakukan oleh gugus tugas ini kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus corona, Dan ini merupakan kegiatan yang ke tiga kalinya dalam hal Sosialisasi kepada warga masyarakat di wilayah Cibeunying Kidul, dan target khusus sasarannya adalah yang wilayah perdagangan pasar cikutra dan pasar sukamaju supaya mereka mengetahui tentang aturan dan batas-batas terhadap pencegahan covid-19.
Maka dari itu, Ketua Forum RW Kec. Cibeunying Kidul, Lily Maulana menanggapi bantuan sosial disaat PSBB yang sudah dikeluarkan ijinnya oleh Kemenkes untuk Kota Bandung yang dimulai beberapa waktu lalu.
“Berkaitan dengan itu, khusus wilayah Cibeuying Kidul, atas nama ketua RW dan masyarakat, kami betul-betul sangat merasa kecewa berat mengingat yang sebelumnya bantuan dari Gubernur Jawa Barat seperti yang digembor-gemborkan dan di viralkan untuk warga masyarakat, sehingga warga masyarakat sangat berharap menerima bantuan tersebut. Tapi pada kenyataannya hingga hari selasa, 21 April 2020, bantuan tersebut sudah turun ke warga masyarakat dengan sangat mengecewakan”. Katanya.
Lily menjelaskan, Salah satu contohnya untuk Cibeunying Kidul saja dengan jumlah penduduk dari 87 RW hanya mendapat 89 paket sembako, di tiap Kelurahan itu, ada yang satu Kelurahan mendapatkan 5 paket sembako ada juga yang 11 paket. Sedangkan, untuk tingkat RW ada yang menerima 1 paket per RW dan banyak juga beberapa wilayah RW yang tidak mendapatkan paket sembako.
“Ini merupakan kekecewaan berat bagi kami sebagai warga masyarakat, terutama untuk RT/RW yang hanya mendapatkan penilaian yang negatif oleh warga masyarakat mengenai masalah data. Padahal, tadinya berharap semua masyarakat di data dan kami sudah siapkan data, bahkan data tersebut sudah kmai sampaikan. Tapi kenyataannya yang kami terima adalah seperti ini”. Ungkap Lily.
Kami sangat kecewa dan berharap kalau mau menurunkan bantuan untuk warga masyarakat jangan ada unsur pencitraan,
seharusnya lebih terbuka dalam hal anggaran yang tersedia dan berapa penerima tiap Rw dengan berbagai kriterianya, supaya ketua Rw bisa menyampaikan kepada warganya masing-masing.
“Jangan sampai tiap Rw diminta data tapi direalisasikan tidak sesuai,
jangan hanya mengiming-iming saja, dan jangan sampai menciptakan masalah buat untuk RT/RW”, tutur Lily.
Lily menambahkan, kalau bicara dampak covid semua warga kena dampak dan seharusnya tidak ada pengecualian, kami berharap agar pemerintah, yakni gubernur ataupun walikota mengeluarkan anggaran APBD sesuai kebutuhan warga.
“Khususnya untuk bapak walikota Bandung, agar menggeser dana pippk untuk kepentingan warga yang terdampak covid-19, jangan dipaksakan untuk pembangunan fisik dilingkup Rw,” pungkasnya. **Doni Suryana”