Banyak Catatan Hitam dan Temuan di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Terkait Dugaan Permainan Pejabat Instansi dengan Para Pengusaha

Bogor – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, diduga memiliki catatan hitam dalam hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat (Jabar).

Menurut sumber terpercaya wartawan media ini yang enggan disebutkan namanya mengutarakan, bila Dinas PUPR Kabupaten Bogor itu disinyalir banyak ditemukan BPKP Jabar, menyangkut proyek mangkrak, yang disinyalir banyak diduga banyak permainan dari pejabat instansi tersebut dengan para pengusaha.

“Banyak proyek mangkrak, infonya ada banyak main pejabat PU (Pekerjaan Umum) dengan pengusaha,” kata sumber kepada awak media, Kamis (12/1/24).

Ia melanjutkan, laporan atau temuan BPKP Jabar menyebutkan juga bahwa temuan paling besar ada di dinas PUPR Kabupaten Bogor, terutama di proyek-proyek pemeliharaan.

“Laporan/Temuan BPKP Jawa Barat, menyebut temuan paling besar ada di PU, terutama diproyek pemeliharaan,” bebernya.

Bahkan, sambung dia, BPKP Jabar juga menyebut banyak proyek fiktif di Dinas PUPR tapi bisa dicairkan anggarannya. Sebab itu, negara atau pemerintah daerah banyak dirugikan lantaran praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut.

“Hitungan BPKP hingga miliaran rupiah, sebab temuan proyek pemeliharaan saja mencapai Rp 2 milyar lebih,” pungkasnya.

Sementara, dugaan ini diperkuat dengan adanya aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kiarasari, Kecamatan Cigudeg yang melakukan aksi demontrasi didepan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Cigudeg Kabupaten Bogor, pada Jum’at (12/1/24).

Aksi itu dilakukan, lantaran pembangunan betonisasi ruas Jalan Cigudeg-Kiarasari senilai Rp 3,7 miliar yang dikerjakan oleh CV. Mocha Kreasindo dan konsultan pengawas PT. Nasuma Putra itu, dinilai tidak jelas kelanjutannya alias mangkrak.

Ratusan warga menuntut pekerjaan betonisasi jalan Ruas Jalan Cigudeg Kiarasari itu segera dilanjutkan. Warga mengeluh, akses jalan untuk mereka menjadi terhambat, akibat ada nya penutupan total jalan sehingga akses jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memutar melewati jalan ekstrem dan sangat membahayakan bagi masyarakat pengendara tidak hanya itu akibat ditutup total jalan tersebut tidak ada progres pembangunan Jalan tersebut.

Sementara itu Dede Jujun Juliana Korlap aksi demo menyampaikan adanya pembangunan Betonisasi ruas jalan Cigudeg-Kiarasari yang menelan anggaran sebesar 3,7 miliar rupiah dengan kontrak pengerjaan 100 hari kalender terhitung sejak 18 september 2023 dan sampai saat ini 12 januari 2024 belum juga terselesaikan pembangunannya oleh pihak ketiga yakni CV. Mocha Kreasindo dengan konsultan pengawas PT Nasuma Putra.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. tersebut terlihat seperti main-main dari awal SPK terbit hingga berakhir masa kontraknya pun sampai lewat pekerjaan nya tidak ada progres dan pekerjaan nya pun asal-asalan.

Bahkan terkesan tidak melihat kebutuhan masyarakat yang sudah dinanti selama hampir 5 tahun, menginginkan jalan yang bagus guna melancarkan perekonomian masyarakat namun tidak selesai alias mangkrak pembangunan nya.

Jujun menambahkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk akses pelayanan publik bagi masyarakat yang berada di pelosok Bogor Barat begitu besar dan sangat dinantikan untuk peningkatan dan perbaikan jalan guna memperlancar perekonomian masyarakat.

Untuk itu, ratusan warga melakukan aksi demo turun ke jalan mendatangi dinas UPT PUPR Cigudeg bertujuan untuk mengingatkan bahwa pembangunan jalan yang dibangun oleh CV. Mocha Kreasindo tersebut tidak selesai dan mangkrak sehingga merugikan masyarakat.

Jujun bersama warga lainnya meminta kepada PJ Bupati Bogor, agar segera mencopot kepala dinas PUPR kabupaten Bogor dan kepala UPT PUPR Cigudeg sekaligus PPK (pejabat pembuat komitmen) yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalan mengawal dan mengawasi proyek tersebut, yang seharusnya berjalan dengan semestinya.

Adapun, saat hal ini dikonfirmasi langsung kepada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Iwan Irawan enggan menjawab apapun konfirmasi yang dilayangkan wartawan media ini sejak Kamis 11 Januari 2024 kemarin, hingga berita ini ditayangkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *